Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Kota Jambi

Nazifah Nazifah, Kemas Abdul Somad, Triamy Rostarum

Abstract


The aim of this research is to determine the implementation of positive discrimination policies for people with disabilities to obtain jobs in Jambi City. Empirical juridical research using a socio legal research approach. Data sources were obtained from field data and library data, data collection techniques used interviews and documentation, data were analyzed descriptively analytically. The research results show that the right of people with disabilities to get work is a constitutional right guaranteed in the 1945 Republic of Indonesia Constitution and various laws and regulations related to people with disabilities, employment and human rights. Positive discrimination policies are needed as an effort to protect and fulfill the rights of people with disabilities to get jobs in Jambi City in the form of ease of information and building accessibility as well as a quota system to fulfill the rights to get jobs for people with disabilities. The implementation of positive discrimination policies for people with disabilities in obtaining jobs in Jambi City in the future requires a form of positive discrimination policy that is based on the principle of justice and the application of the whole government concept as a form of data integration as an effort to empower people with disabilities, so that protection, fulfillment of rights, guidance and empowerment of people with disabilities disabilities to obtain work in Jambi City can be fulfilled


Keywords


positive discrimination policy, persons with disabilities, right to work

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir, Muhammad., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti

Asshidiqie, Jimly., 2008, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Arikunto, Suharsimi., 2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta.

Asyhadie, Zaeni., 2015, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT RajaGrafindo Persada

Bakir, Herman., 2009, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama.

Eidukiene, Dalia. 2017. Jeremy Bentham: The Ideal of the Greatest Happiness for the Greatest Number of People as a Modus Vivendi. Filosofija Sociologija. 28(1). 29-37.

Effendi, Mahsyur., 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia

Heru, 2023, Kota Jambi, 1,112 Orang Penyandang Disabilitas dan 181 Tuna Rungu, diakses melalui website https://jektvnews.disway.id/read/7558/kota-jambi-1112-orang-penyandang-disabilitas-dan-181-tuna-rungu

Hutapea, B., 2012, Psikologi Politik Hobbesian: Analisis Teoritis Tentang Basis Antropologi Kontrak Sosial dalam Leviathan dan Relevansinya, Jurnal Insan, 14(1)

Khakim, Abdul., 2014, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti

Kelsen, Hans., 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusamedia

Machmudin, Dudu Duswara, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, PT. Refika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno,. 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty

Niebuhr, Reinhold, 1953, Christian Realism and Political Problems. 1st ed. NY: Charles Schribner‘s Sons

Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju.

Notohamidjojo, 1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6566).

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135).

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Prasetyo, F. A., 2014, Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Rawl, John. 1999, A Theory of Justice. Revision. Cambridge: Harvard University Press

Soebagio, M., Supriatna, S., 1992, Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum, Akademika Pressindo

Soepomo, I., 1999, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan.

Sykes, Marquita., 1995, The Origins of Affirmative Action

Syukri, Muntasir, 2012, Keadilan dalam Sorotan, diakses melalui website https://muntasirsyukri.wordpress.com/2012/02/23/keadilan-dalam-sorotan/

Simanjuntak, Payaman J., 1939, Tenaga Kerja Indonesia: Masalah dan Prospek, Departemen Tenaga Kerja

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media

Tim Jektvnews, 2024, Pj Wali Kota Jambi Hadiri Audiensi Komisi Nasional Desabilitas, diakses melalui website https://jektvnews.disway.id/read/19049/pj-wali-kota-jambi-hadiri-audiensi-komisi-nasional-desabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870).

Undang-Undang Nomor 6 ahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Utrecht, E., 1964, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan VIII, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta

Wantu, Fence M., 2011, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Gadjah Mada

Wikipedia, n.d, Affirmative action in the United States, diakses melalui website https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action_in_the_United_States

Waluyo, B., 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5724

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ADRESS JOURNAL

JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI (JIUBJ)
Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Adress: Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: jiubj.unbari@gmail.com, Phone: 0741-670700

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.