Eksistensi Sertifikat Elektronik dal¬am Kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN terhadap Upaya Pencegahan Mafia Tanah
Abstract
This research aims to determine the legal protection provided to electronic land certificate holders and the policy of the Minister of ATR/Head of BPN regarding the issuance of electronic documents in land registration activities. This research uses a normative legal research approach that combines descriptive analysis with certain research criteria. Based on research, the aim of the Minister of ATR/Head of BPN's policy regarding electronic certificates is First, to reduce land dispute problems such as land mafia tactics. Second, the Information and Electronic Transactions Law and Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 3 of 2023 concerning Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities in the Context of Amendments to Legislative Regulations provide legal protection to land certificate holders electronically. Legislation governing electronic certificates issued by the Minister of Agrarian Affairs and the Head of BPN Number 1 of 2021.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adinegoro, K. R. R..(2023. Tantangan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Kenotariatan, 4(2), 143.
Alwajdi, M. F., 2021. Pengaturan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pertanahan, 11(1), 43.
Alimuddin, N. H.. 2021. Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Jurnal Sasi, 27 (3), 335-345.
Efendi, J., Ibrahim, J., 2016, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit Prenadamedia Group
Jajuli, M. S.. 2015, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam. Ahkam, 15(2), 221-230.
Kansil, C. S. T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka
Lubis, A. S.. 2019. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Doktrina. Journal of Law, 2(1), 12.
Nugroho, W., 2020. Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(3), 591.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Riyanto, A., 2017. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam. Jurnal Cahaya Keadilan, 5(1), 28.
Santoso, U., 2015. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.
Silviana, A.,. 2021. Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 4(1), 56.
Suharyanto, B., 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sitompul, J., 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Yanto, O., 2020. Buku Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v25i2.5863
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|
