Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan
Abstract
The rise of buildings in the city of Bandung is a symbol of the development of the city of Bandung itself, but the development of a city must of course refer to the existing rules. The existence of buildings whose utilization is often found to be inconsistent with IMB, in other words, there is a mismatch between SLF and IMB which of course raises problems regarding the use of building functions that are not in accordance with existing building permits. Identification of the problem in this thesis research is how the legal arrangements regarding SLF for buildings are in the presence of an IMB and how is the SLF for buildings that are not used in accordance with the IMB. The research method uses the normative juridical method, which is carried out using library research and field research conducted at institutions related to the issue of building function worthiness certificates in the city of Bandung in relation to building permits. The conclusion obtained in this study is the legal arrangement regarding SLF for buildings in the presence of an IMB which is basically the existence of an SLF located or based on an IMB. SLF is a provision for the use of buildings, while IMB is the legality of the existence of buildings, problems regarding the incompatibility between IMB and SLF can be studied from 3 main subjects of the existence of SLF namely government, society and the rule of law, but what is fundamental is the absence of legal rules regarding specific implementation instructions in The City of Bandung regulates SLF, so that SLF in Bandung City has not been able to run well. SLF of buildings whose utilization is not in accordance with the IMB has the consequence that the use of the SLF that should be in accordance with the IMB must be adjusted to the provisions contained in the IMB.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
Parlindungan, A.P. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1998
Prajudi Atmosudirdjo dalam Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Sumber Lain
Annonimous, Antisipasi Pelanggaran Pendirian Gedung Pemkot Bandung Bentuk TABG, diunduh melalui http://www.bedanews.com/antisipasi-pelanggaran-pendirian-gedung-pemkot-bandung-bentuk-tabg pada tanggal 16 Desember 2014
Hernawati Ras, Dani Durahman Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(3), Oktober 2020
wawancara penulis dengan Kepala Seksi Peraturan Bangunan Distarcip Kota Bandung Henri Herawan pada tanggal 15 Desember 2014 tanggal akses 20 November 2020
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1687
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|
