Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
Abstract
Village funds are funds sourced from the APBN which are managed autonomously by each village in order to create a more independent village. In accountability for the use of village funds, the village government is required to be able to carry out in accordance with the regulations governing the use of village funds. The purpose of this research is to find out what is the role of the Village Elite in managing village funds, and what problems are faced in managing village funds in 2020. This study uses qualitative research with case studies. Data collection techniques were carried out by interviewing and documenting and then comparing the interview data with secondary research data. Data analysis used descriptive evaluative analysis with three steps in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that in the process of managing village funds in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, there are obstacles, including the weak capacity and capability of village government human resources, lack of innovation in program activities and low community participation. So this still affects the village's ability to manage village funds.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora, 19(1), 52-58. doi:http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
Meutia Liliana. Intan. (2017). “Pengelolaan Keuangan Desaâ€. Jurnal Akuntansi Multiparadigma vol.7. Hal 227-429.
Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
Permendes No 5 Tahun 2015 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang desa
PP No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
PP No. 60 Tahun 2014 tentang sumber pendanaan desa
PP No. 43 Tahun 2014 tentang desa
PP No. 22 Tahun 2015 tentang desa
Putra, Chandra Kusuma.,dkk. (2012). Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam PemberdayaanMasyarakat Desa (Studi Kasus:Desa Wonoreo Kecamatan Singisari KaupatenMalang). Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 6 Hal 1203-1212
Satria Mentari. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Taleran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Sosiohumaniora, 2017: 2-3
Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1), 1-16. doi:https://doi.org/10.18196/jati.010101
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
Syamsurizaldi. Annisa Aulia. Rozi Dateno. (2018). Dampak perkembangan sumber keuangan nagari terhadap inovasi program dan kegiatan pembanguna nagari di Kabupaten Solok Selatan tahun 2013-2016.Jurnal Pembangunan Nagari Volume 3 No 1 Edisi Juni 2018: 75-96
Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES.
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Yin, Robert K. (2008). Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods). Illinois: Sage Publication, Inc.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1901
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|



