Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan
Abstract
Law enforcement carried out by law enforcement officers in the criminal justice system is one of the efforts that can protect the public from various forms of criminal acts that violate the provisions of the regulations that have been made. In relation to law enforcement against perpetrators of clearing plantation land using the burning method, which often occurs in Indonesia, especially in the province of South Sumatra, the police have a very important role in enforcing the law so as to create fair law enforcement. Based on these reasons, law enforcement should indeed be on the perpetrators of clearing individual plantation lands that result in forest fires. Forests are natural resources that occupy a very strategic position because they contain abundant natural resources. Forest damage that causes the most severe impact is forest fires. In South Sumatra, every year forest fires are frequent. Law enforcement of the crime of forest burning is needed to reduce the occurrence of forest fires caused by human activities. to find out about law enforcement against the crime of forest burning that occurred in South Sumatra and the obstacles in law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra. The research specification used in this research is descriptive analytical, which describes all the symptoms and facts and analyzes the current problems related to law enforcement against the crime of forest burning. Law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra is running from the process of investigation, investigation, prosecution and court decisions has not been maximized. In enforcing the law against the crime of forest burning in South Sumatra, law enforcers encountered several obstacles, namely: the location of forest burning that was difficult to reach, the condition of peatlands that were easily burned, dry weather and strong winds that made fires grow and spread, and difficult to find evidence and witnesses.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bambang Hero Saharjo, dkk. 2018. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Bogor: Penerbit IPB Press
Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 2019, penerapan asas strict liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, jurnal Penelitian Hukum Recidive, 8(2)
Deslita Deslita, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Rehnalemken Ginting, 2020, Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2)
Ferdricka Nggeboe, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi, Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 65-81
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta
Josua Indra S, 2017, kajian kriminologi terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi riau, Diponegoro law Journal, 6(2)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Muhammad Erwin, 2015. Hukum Lingkungan. Bandung. Refika Aditama.
Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Pustaka Mandiri, Jakarta
Nadin Mujhad,2015, Hukum Lingkungan, Yogyakarta:PT. Genta Publising
Nina Yulianti. 2018. Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas. Bogor: Penerbit IPB Press.
Olivia Anggie Johar, 2020, Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam, Journal of Islamic Law, 4(2), 161-170
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Pasal 1
Ruslan Renggong, 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta. Prenadamedia Group.
RoniWiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung : CV. Mandar Maju Pers
Ruandha Agung, dkk. 2018. Status Hutan & Kehutanan Indonesia. Jakarta. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Jakarta timur: PT. Sinar grafiika
Suhandi Cahaya, 2013, Kejahatan korporasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-11, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLHâ€) Pasal 69 ayat (1) huruf h.
Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas Ultimum Remedium terdapat dalam penjelasan umum UU PPLH
Yasir Said, M, dkk. 2019. Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium. Bandung. Penerbit Nusa Media.
Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2425
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|