Simulasi Pinjaman Daerah sebagai alternatif pilihan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Batang Hari
Abstract
Regional Loans are one of the alternative sources of financing in the Regional Revenue and Expenditure Budget to fund activities that are initiatives of the Regional Government in the framework of Local Government affairs based on the provisions of laws and regulations. Regional loans can be used to finance infrastructure and/or investment in regional infrastructure and facilities in the framework of public services. In addition, Regional Loans can also be used to cover regional cash flow. This study aims to determine the financial capability of the Batang Hari Regency Government and determine the number of feasible loans if the Batang Hari Regency Government makes regional loans as an alternative to financing infrastructure development. The data used in this study is secondary time series data derived from the Batang Hari Regency Government Budget Realization Report for the 2017-2021 period. The analysis tools used are the ratio of regional financial ability to repay loans with the Debt Service Coverage Ratio (DSCR), the Maximum Loan Limit (BMP) and to determine the amount of loans that can be made by regions in 2017-2021 by calculating regional revenue plans and regional spending plans, which are carried out using the Trend analysis method. Based on the simulation result conducted, the Batang Hari Regency Government has a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) value of 4.81 which exceeds the minimum standard set at 2.5. The results of the analysis also show a Maximum Loan Limit of Rp. 740,070,216,978. Based on data obtained in fiscal year 2021. When viewed from the projection results, the loan that can be obtained by the Regional Government of Batang Hari Regency according to the analysis of the BMP Maximum Loan Limit in 2022 is IDR 706,263,200,215. Net funds are obtained from the projected results for 2022 of Rp. 503,718,603,808 and the maximum installments that can be prepared are Rp. 201,487,441,523.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Halim, M Iqbal, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN
Bachrul Elmi, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, Jakarta: UIP Press.
BC.Surya, 2016, Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman Terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Daerah, Indonesian Treasury Review Jurnal.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
Sri Rosmawati, 2015 Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo. https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/2637
Syukri, M., Alhudhori, M., Adisetiawan, R., 2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi, J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 7(1), 340-344
Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4262
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|
