Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia
Abstract
This study is intended to discuss the phenomenon of asylum seekers and independent refugees, the basis of legal instruments and immigration supervision mechanisms as a form of intervention from the sovereignty of the Indonesian state. The research method used in this study is an empirical normative method to examine legal norms regarding immigration supervision by looking at social problems in the field, namely asylum seekers and independent refugees. Indonesia as a transit country must face the phenomenon of asylum seekers and independent refugees scattered in various parts of Indonesia. To make ends meet, asylum seekers and independent refugees often carry out various activities that are against positive laws in Indonesia. Therefore, Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees From Abroad regulates preventive steps for this problem, namely the implementation of immigration supervision, especially for asylum seekers and refugees who are outside temporary shelters. However, this PPLN Presidential Regulation has not coordinated the immigration supervision function as a whole because it does not regulate the implementation of the field supervision function. In carrying out the Immigration supervision function, immigration officers need to coordinate between ministries, relevant agencies as well as IOM and UNHCR, although these two organizations are less cooperative and transparent in providing information or data on asylum seekers and independent refugees. However, immigration control is also helped by the Jesuit Refugee Service (JRS).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ali, Z. 2009. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Biro Humas. 2022, Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional.
Fachrurrahman, R. 2016. Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi. Jurnal Online Mahasiswa, 3, 1–15.
Johan, E. 2013. Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara. Jurnal Yuridika, 28, 1–12.
Napitu, F. F. A. S., & Harisman. 2021. Responsibilitas Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 1, 1–14.
Primadasa, Ci. P., & Kurnia, M. P. 2021. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Risalah Hukum, 17, 44–51.
Priyanto, M. B., & Pranata, S. 2020. Pengawasan Keimigrasian Pengungsi dan Pencari Suaka Mandiri di Gedung Eks Komando Distrik Militer Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Keimigrasian, 3, 1–11.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 368 Tahun 2016
Sucahyo, N. 2023, Membuka Kesempatan “Bekerja†bagi Ribuan Pengungsi di Indonesia.
Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. 2019. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelag Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 2, 83–96.
Tambunan, A. W. 2019a. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingnya di Indonesia. Journal of International Relations, 5, 341–350.
Tambunan, A. W. 2019b. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. Journal of International Relations, 5, 314–350.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 56, Tahun 2014.
UNHCR. 2023. Pengungsi di Indonesia.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4693
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
|



